KOMUNIKASI
POLITIK
Khalayak Politik
Diajukan Untuk Memenuhi
Tugas Ujian Akhir Semester V
Dosen Pembimbing:
Muhammad Shobaruddin,
MA
Oleh:
1.
Anik Latifah 115120207113019
2.
Aprichyrlia Puspita D. 115120207113020
3.
Agustina Wulansari 115120207113023
4.
Candra Novitasari 115120207113036
5.
Rezika Nirmala 115120207113002
6.
Rosalia Puspitasari 115120207113025
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU
KOMUNIKASI
Januari 2014
Khalayak
politik
Ada
banyak pengertian tentang khalayak, diantaranya :
Ø Menurut KBBI khalayak adalah :
- Segala yang diciptakan oleh Tuhan (makhluk)
- Kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi
- Masyarakat ramai, publik, masyarakat banyak,umum
(Indonesia, 2008)
Ø Khalayak
dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembicara,
pendengar, pemirsa, audience, decoder atau komunikan. (Zarkani, 2010)
Ø Ketika
kita mendengarkan pidato, menonton drama, berpartisipasi dalam sebuah
percakapan, atau mengonsumsi media, kita merupakan anggota dari khalayak. Kita
adalah publik. Kita secara berkesinambungan bertindak sebagai pengirim maupun
penerima pesan. (Richard West, 2008)
Ø Khalayak
sebagai sekelompok orang yang memiliki motivasi, keputusan, dan pilihan. (Richard West, 2008)
Tipe
khalayak dibedakan menjadi dua yaitu khalayak aktif dan khalayak pasif.
Ø Meski
beberapa ahli ilmu komunikasi (lihat Littlejohn, 2003:333; Biocca,1988:51-80)
membagi khalayak atas khalayak pasif dan aktif, akan tetapi yang dimaksud
khalayak aktif adalah khalayak yang tetap berstatus sebagai konsumen dan tidak
sebagai produsen isi media atau berita. Dalam pembagian posisi khalayak pasif,
Biocca menegaskan bahwa media berkuasa penuh dan memberikan pengaruh yang
diterima apa adanya oleh khalayak. (Nasrullah, 2012)
Kajian yang dilakukan oleh Frank Biocca dalam artikel
“opposing conceptions of the audience.”
Menyimpulkan beberapa tipologi dari khalayak
aktif diantaranya :
a. audience
activity as “selectivity”. Khalayak aktif
dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih untuk
digunakan. Mereka tidak asal-asalan dalam
mengkonsumsi media, namun didasari alasan dan tujuan tertentu.
b. audience
activity as “utuilitarianism”. Di mana
khalayak aktif dikatakan mengkonsumsi media dalam rangka suatu kepentingan
untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu yang mereka miliki
c. audience
activity as “involvement”. Penggunaan
secara sengaja dari isi media.
d. audience
activity as “imperviousness to influence”. Khalayak
secara akktif berfikir mengenai alasan mereka dalam mengkonsumsi media.
(Biocca, 2011)
Ø Hennesy
(dalam Nasution 1990), berkenaan dengan pelapisan khalayak komunikasi politik,
membedakan politik sebagai berikut :
a. publik
umum (general publik)
b. publik
yang penuh perhatian (the attentive publik)
c. elit
opini dan kebijakan (the leadership publik)
Elit opini dan kebijakan
merupakan kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalah kepemerintahan dan
seringkali sebagai pelaku politik. Sedangkan publik attentive merupakan
khalayak yang menaruh perhatian terhadap diskusi-diskusi antar elit politik dan
seringkali termobilisasi untuk bertindak dalam kaitan suatu permasalahan
politik. Publik umum terdiri dari hampir separuh penduduk, dalam kenyataannya
jarang berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan.
Publik attentive
merupakan khalayak utama (key audience) dalam komunikasi politik, karena
lapisan publik inilah yang berperan sebagai saluran komunikasi antar pribadi
dalam arus pesan timbal balik antara pemimpin politik dengan publik umum. Para
politisi biasanya mempersepsikan gelombang arus opini di kalangan publik
attentive sebagai representasi dari apa yang diyakini, dinilai, dan diharapkan
oleh publik umum (yang kurang berperhatian kepada politik semasa periode di
antara dua pemilu). Dengan kata lain, khalayak yang mempunyai perhatian itu
merupakan lapisan masyarakat yang berkemauan untuk mengikuti dalam perkembangan
politik yang berlangsung. Khalayak yang berperhatian terhadap perkembangan yang
berlangsung yang menyangkut kepemerintahan dan politik, merupakan suatu faktor
yang amat diperlukan bagi terlaksananya sistem politik yang sehat. (Fitri, 2013)
Kebutuhan Informasi
Di era globalisasi informasi merupakan kebutuhan
pokok bagi penggunanya sehingga jika kebutuhan informasi tidak terpenuhi akan
menimbulkan masalah bagi pengguna informasi. Informasi bert Menurut Wilson,
kebutuhan informasi adalah sebuah pengalaman subyektif yang hanya terjadi pada
pikiran orang yang sedang dalam kondisi membutuhkan dan tidak bisa secara
langsung diakses oleh para pengamat (1997: 552) tujuan untuk menambah ilmu
pengetahuan, memperluas jaringan, dan meningkatkan keterampilan yang mempengaruhi
serta merubah sikap, perilaku, dan pola pikir seseorang.
Pengguna informasi membutuhkan informasi yang cepat,
tepat, akurat, relevan, dan mudah mendapatkannya. Saat ini pengguna informasi
mengalami beberapa permasalahan, seperti banjir informasi, adanya informasi
yang cenderung asal-asalan atau tidak terjamin keakuratannya, informasi yang
disajikan tidak sesuai, isi dari informasi yang diberikan kurang tepat, jenis
informasi kurang relevan,. Permasalahan tersebut terjadi disekitar kita dan ini
menjadi sebuah tantangan bagi penyedia informasi.
Kebutuhan informasi bagi setiap pengguna informasi
berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan informasi bagi
para pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan dari
para pengguna informasi. (Muchammad Nasucha,
2005)
Secara lebih spesifik, Saracevic et al. (1988)
menyatakan bahwa penelitian tentang kebutuhan informasi harus memperhatikan
faktor berikut:
·
Persepsi seseorang
tentang masalah yang sedang ia hadapi.
Jika
kita ingin meneliti kebutuhan informasi, sebaiknya kita juga meneliti bagaimana
para responden melihat (mempersepsi) hal-hal yang berkait dengan kebutuhannya.
Apakah responden menganggap pergi ke Jakarta itu sebagai tantangan? Atau malah
sebagai beban? Misalnya, dengan menggunakan contoh kota Jakarta, kebutuhan
informasi jelaslah muncul karena seseorang tiba-tiba harus ke Jakarta karena
tugas kantornya.
·
Rencana seseorang dalam
menggunakan informasi.
Ketika
seseorang membutuhkan informasi, sedikit banyak ia juga telah memiliki
persiapan tentang kegunaan informasi itu. Misalnya, seseorang yang punya
kebutuhan informasi jalan dan alamat di Jakarta mungkin sudah punya rencana
belanja dan cari makanan khasnya.
·
Kondisi pengetahuan
seseorang yang relevan dengan kebutuhannya.
Ini
merupakan unsur penting karena dari sini kita bisa melihat seberapa besar
pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya, apa yang sudah diketahuinya tentang
Jakarta dan apa yang belum diketahuinya. Pendapat dan ilmu pengetahuan yang
dimiliki setiap orang tentu berbeda-beda. Kalau ada beberapa orang yang akan
pergi ke Jakarta, dan beberapa orang itu sama-sama membutuhkan peta Jakarta,
dapat dipastikan bahwa mereka tidak cuma membutuhkan satu jenis peta, sebab
mungkin saja ada yang sudah pernah ke Jakarta dan ada yang belum pernah.
·
Dugaan seseorang
tentang ketersediaan informasi yang dibutuhkannya.
Seseorang
selalu punya bayangan tentang sumber informasi yang tersedia di sekitarnya.
Seorang mahasiswa yang akan pergi ke Jakarta punya bayangan berbeda dari
seorang ibu rumahtangga yang akan pergi ke kota sama. Jika keduanya membutuhkan
informasi, maka keduanya tahu dimana mereka bisa mendapatkan informasi
tersebut. Mungkin saja keduanya membuka Google, atau mungkin saja si Ibu lebih
tanggap.
Informasi yang tersedia harus sesuai
dengan kebutuhan pengguna agar pesan yang disampaikan dapat terealisasikan
dengan baik. Informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan tergantung
pada keberhasilan dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi.
Identifikasi kebutuhan informasi yang tidak tepat sudah pasti menghasilkan
informasi yang tidak berguna.
Identifikasi kebutuhan informasi
adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan dan
diinginkan pengguna. Dalam proses identifikasi kedua belah pihak terlibat aktif
pada tahap ini. Informasi yang diperoleh dari pengguna menjadi acuan bagi
penyedia informasi sebagai bahan pertimbangan menyediakan informasi yang tepat.
Tiga faktor yang harus dipenuhi ketika melakukan identifikasi kebutuhan
informasi yaitu lengkap, detail, dan benar. Lengkap, artinya mendapatkan dan
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan para pengguna informasi untuk mengide.
Detail, adalah informasi yang terkumpul terinci sampai hal-hal yang kecil.
Benar, yaitu semua data yang diperoleh harus benar, sesuai dengan apa yang
dimaksud pengguna.
Sosialisasi politik
(Efron) Sosialisasi Politik,
merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku
di negara-negara manapun juga baik yang menganut sistem politik
demokratis,otoriter, diktator dan sebagainya. Sosialisasi politik, merupakan
proses pembentukansikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat
Easton
dan Dennis mengutarakanada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik
dari anak, yaitu sebagai berikut :
·
Pengenalan otoritas
melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
·
Perkembangan pembedaan
antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabatswasta dan
pejabat pemerintah.
·
Pengenalan mengenai
institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres
(parlemen),mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
·
Perkembangan pembedaan
antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibatdalam aktivitas yang
diasosiasikan dengan institusi-institusi ini
Proses pembentukan
sikap politik
(Roy, 2013) Sosialisasi politik,
merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota
masyarakat. Keterlaksanaan
sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan
kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh
interaksi pengalaman -pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi
politik, merupakan proses yang ber langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari
usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan
pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah
laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap -sikap yang diperoleh seseorang
itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima
rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara
berangsur-angsur.
Jadi, sosialisasi politik adalah
proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai,
dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa ini tidak
menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini
mungkin bisa terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap
legitimasi. Akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan,
tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila tidak
ada legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem
politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi itu
dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin
yang dihasilkan stagnasi.
Sosialisasi politik merupakan
cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan
posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam
badan masyarakat.
Proses
Pembentukan Sikap Politik
Masyarakat
Indonesia saat ini beranggapan bahwa politik yang ada hanya suatu proses
manipulasi dan pencitraan yang mementingkan diri sendiri dan berujung pada
suatu kekuasaan. Secara tidak sadar kita selalu bersentuhan dengan dunia
politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita bersentuhan dengan
politik secara tidak langsung melalui terpaan media yang tidak henti menyoroti
tentang politik sehingga mau tidak mau kita mendengarkan atau bahkan
melihatnya. Sedangkan aktifitas politik secara langsung terjadi jika seseorang
dalam aktifitasnya ikut terlibat dalam dunia politik seperti menjadi kader atau
bahkan tim sukses suatu partai politik tertentu.
Dalam
membentuk sikap politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh media yang mereka
konsumsi sehari – hari. Media massa di negara demokrasi dan negara otoriter
memiliki perbedaan, di Negara otoriter media massa digunakan pemerintah sebagai
alat politik untuk mengendalikan opini rakyatnya, hal ini sebagaimana dapat di
lihat pada negara unisoviet serta keberlangsungan media massa tergantung
kebijakan yang ada pada pemerintah. Sedangkan di negara demokrasi peran media
massa lebih luas karena memiliki kepribadian sendiri berdasarkan latar belakang
redaktur dan wartawan yang melakuan peliputan berita, sehingga hal ini bagaikan
koin yang tidak dapat dipisahkan. Di satu pihak media massa dapat mendukung
program pemerintah, di lain pihak dapat menimbulkan opini publik yang dapat
menghambat program pemerintah. Dalam hal ini pejabat atau pemerintah dapat
memanfaatkan media massa sebagai alat politik untuk menimbulkan opini baru di
masyarakat sehingga kepentingan pemerintahdapat berjalan dengan baik atau
pejabat dapat memanfaatkan pemberitaan di media massa untuk memperoleh dukungan
publik.
Pembentukan
opini publik sangat berperan dalam pembentukan sikap politik. Menurut (Nimmo, 2010) opini publik
merupakan suatu proses penggabungan pikiran , perasaan, dan usul yang
diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan pejabat
ataupun tokoh politik. Kecenderungan kegiatan opini yaitu orang secara terus
menerus menyusun makna berbagai objek politik dengan memberikan makna , makna
yang pada gilirannya diturunkan dari perilakunya sebagai individu. Kecenderungan tidak memnentukan
perilaku lebih dulu. Kecenderungan mengalami perubahan ketika orang menyusun
makna dalam dunia subjektif dan kemudian berperilaku sesuai makna itu. Contohnya
saja dunia politik di negara Indonesia, dengan banyaknya media yang menampilkan
segala pencitraan partai politik dengan saling menjatuhkan maka akan
menimbulkan suatu opini publik yang berimbas pada sikap mereka terhadap
politik. Menurut (Aritonang, 2013) dalam kompas.com angka partisipasi
politik (pemilih) setiap tahun terus menurun hal ini dibuktikan bahwa pada
pemilu pertama Indonesia di era reformasi tahun 1999 partisipasi politk
mencapai 92,74 %. Pada pemilu tahun 2004 menjadi 84,07%. Pada pemilu 2009
partisipasi politik merosot hanya 71 %.
Proses
pembentukan sikap politik pada masyarakat secara tidak langsung diperoleh dari
berbagai aktifitas yang tidak mereka sadari antara lain:
-
Pengoperasian
interpersonal
Dalam kategori ini seseorang diasumsikan
mengalami proses sosialisasi politik secara ekplisit dalam kehidupan sehari –
hari dengan interaksi dengan orang lain .
-
Magang
Pengalaman yang diperoleh dalam
kehidupan diluar situasi non politik akan dapat memberikan keahlian dan
pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam konteks yang sifatnya politik
seperti ikut menjadi salah satu tim sukses.
-
Generalisasi
Suatu upaya menjeneralisasikan nilai –
nilai sosial bagi objek politik yang kemudian berpengaruh pada pembentukan
sikap politiknya. Misalkan : mengetahui berita tentang partai politik yang
sedang korupsi maka akan mempengaruhi sikap dengan menyamaratakan partai
politik yang lain, sehingga apatis terhadap partai tertentu.
-
Kebudayaan
Kebudayaan mempunyai pengaruh yang besar
terhadap pembentukan sikap seseorang. Tanpa disadari kebudayaan telah mewarnai
sikap masyarakat karena kebudayaan juga
yang telah memberi corak pengalaman individu-individu dalam kelompok masyarakat, sehingga menanamkan
garis pengarah sikap seseorang terhadap
berbagai masalah.
-
Emosi individu
Kadang-kadang, suatu bentuk sikap
merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam
penyaluran frustasi atau pengalihan
bentuk mekanisme pertahanan ego.
Proses
pembentukan sikap secara langsung terjadi melalui:
-
Imitasi
Merupakan
proses peniruan yang dilakukan oleh sesorang yang biasanya banyak dilakukan
oleh pemilih pemula yang ikut – ikutan menentukan sikapnya terhadap politik
dari lingkungan sekitar baik significant
other maupun interest group.
-
Sosialisasi Politik Antisipatoris
Seseorang
akan menentukan sikapnya terhadap politik setelah mendapat sosialisasi dari
orang yang lebih tinggi derajatnya maupun pengetahuannya.
-
Pendidikan Politik
Pendidikan
politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau
pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya.
Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di
satu pihak, warga Negara memerukan informasi minimal tentang hak-hak dan
kewajiban yang mereka miki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di
lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa
jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi,
stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.
-
Pengalaman Politik
Pengalaman
dalam dunia politik sangat mempengaruhi bagaimana sikap seseorang dalam dunia
politik. Karena dari pengalamannya mereka mengetahui benar seberapa kecilnya
pun partisipasi mereka sangat menentukan nasib negara.
Kooerientasi menurut Dan Nimmo 1999 dalam (Nursanti,
2010, hal. 24)adalah
sebuah karakteristik percakapan politik yang terjadi didalam lobi politik. Misalnya
para anggota DPR yang sedang mengadakan rapat di ruang sidang paripurna 1 untuk
saling bertukar pandangan tentang suatu masalah. Dalam bertukar pandangan
tersebut dibutuhkan kemampuan negosiasi karena pesan politik yang ingin
disampaikan memerlukan kesepakatan bersama.
Informasi Politik
Informasi politik
menurut (Firmanzah, 2008, hal. 133) adalah sebuah
penyampain pesan yang sangat penting dalam kehidupan atau aktifitas politik
yang dapat dianalisis dan digunakan untuk menentukan suatu keputusan politik.
Informasi politik kini bisa kita dapatkan melalui berbagai media, baik dalam
media cetak, elektronik, ataupun new media (media online).
Untuk mengetahui dan memahami masalah informasi
politik yang ada dimasyarakat sekarang ini adalah dengan melihat dan perspektif
para pelaku politik (human relations approach. Misalnya : Abu Rizal Bakrie pemimpin
dari partai Golkar yang sedang mencalonkan dirinya sebagai pilpres tahun 2014
yang dikenal sebagai calon pemimpin yang peduli merangkul petani atau sahabat
petani, dimana – mana dia mendeklasrikan dirinya sebagai sosok yang peduli akan
sesama tetapi disisi lain masih banyak masalah yang dialami yaitu kasus Lumpur
Lapindo yang bertahun – tahun belum selesai. Dalam pemberitaan di media yang ia
miliki menyebutnya Lumpur Sidoarjo sedangkan media lainnya menyebutnya Lumpur
Lapindo. Bentuk dari judul berita Lumpur Sidoarjo merupakan sebuah framing yang dibentuk oleh ideologi
sebuah pemilik media yang ingin citra nya baik dimata masyarakat.
Keputusan politik
Keputusan politik menurut (Surbakti, 1992, hal. 190) ialah keputusan yang
mampu mengikat , menyangkut, dan mempengaruhi masyarakat umum. Hal tersebut
biasanya dilakukan atau diselenggarakan oleh lembaga – lembaga pemerintahan.
Misalnya maraknya demo anti kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat
merupakan input untuk pengambilan keputusan pengunduran pemberlakuan kenaikan
harga BBM di negara Indonesia.
Menurut (Surbakti, 1992) alternatif keputusan politik secara
umum dibagi menjadi dua yaitu :
1. Kebijakan
publik merupakan program – program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat.
Contoh dari
kebijakan publik yaitu hasil penerapan Undang - Undang pajak yang digunakan
untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah,
dan lain -lain.
2. Pejabat
pemerintah merupakan orang – orang yang akan menyelenggarakan kebijakan publik.
Secara umum menurut para sarjana ilmu politik dalam (Surbakti, 1992), biasanya mengajukan
tiga kemungkinan elite politik untuk memberikan keputusan politik yaitu :
1. Elite
formal merupakan elite politik yang menurut peraturan perundang – undangan
memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
2. Orang yang berpengaruh ialah orang yang
memiliki sumber kekuasaan, seperti kekayaan ilmu, ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan massa terorganisasi yang mampu mempengaruhi elite formal.
3. Penguasa
merupakan orang yang secara nyata membuat keputusan. Misal : penguasa atau
orang yang berpengaruh.
Proses pembuat atau pengambil keputusan menurut
(Robbins, 1999) melalui beberapa tahapan antara lain :
1. Mendefinisikan
masalah, dalam penentuan keputusan seorang pengambil keputusan sebaiknya lebih
dahulu mereka memahami apa masalah yang dihadapi.
2. Mengidentifikasi
kriteria keputusan, seorang pengambil keputusan sebaiknya menentukan hal – hal
yang relevan dalam keputusan tersebut.
3. Menimbang
kriteria, yaitu pengambil keputusan memberikan prioritas yang tepat pada setiap
kriteria yang telah di identifikasikan.
4. Menghasilkan
alternatif, merupakan proses dimana pengambil keputusan membuat daftar
alternatif dalam pemecahan masalah tanpa melakukan penilaian terhadap
alternatif tersebut.
5. Menilai
semua alternatif pada masing – masing kriteria, pada tahap ini pengambil
keputusan secara kritis menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif yang
telah didaftar. Proses ini mendorong individu untuk melihat kelebihan dan
kelemahan suatu masalah.
6. Menghitung
keputusan yang optimal, merupakan proses pengambilan keputusan yang perlu
melakukan evaluasi terhadap masing – masing alternatif kriteria yang telah
ditentukan dan pada akhirnya akan memilih alternatif yang paling baik nilainya.
Keputusan pemilihan
Berpartisipasi
dalam politik: Konsekuensi Komunikasi yang Mempolitikkan Proses
pengambilan keputusan adalah proses menentukan suatu jalan keluar dengan
berkomunikasi secara bersama-sama atau secara universal diartikan sebagai
pemilihan diantara berbagai alternatif mencakup pembuatan pemilihan maupun
pemecahan masalah. Keputusan terdiri dari :
-
Keputusan Strategis, keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak
dari suatu organisasi.
-
Keputusan Taktis,
keputusan yang diambil oleh manajemen menengah.
-
Keputusan Operasional,
keputusan yang dibuat oleh manajemen bawah.
Proses
Pengambilan Keputusan menurut para Ahli Menurut
Herbert A Simon, proses pengambilan keputusan
pada hakekatnnya terdiri atas tiga langkah utama,
yaitu :
1. Kegiatan
Intelejen
Menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan
yang diperlukan untuk mengambil keputusan
2. Kegiatan
Desain
Menyangkut pembuatan pengembangan dan pengaanalisaan
berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan.
3. Kegiatan
Pemilihan
Menyangkut pemilihan serangkaian kegiatan tertentu
dari berbagai alternative yang tersedia.
Menurut Scoot dan Mitchell, proses pengambilan keputusan meliputi :
1. Proses
pencarian tujuan
2. Formulasi
tujuan
3. Pemilihan
alternative
4. Mengevaluasi
hasil
Menurut Elbing
ada lima langkah dalam
proses pegmbilan keputusan. Anatara lain :
1. Indentifikasi
masalah
2. Pengumpulan
dan analisis data yang relevan
3. Pengembangan
dan evaluasi berbagai kemungkinan alternative
4. Pemilihan
alternative terbaik
5. Implementasi
keputusan dan evaluasi hasil
Teknik-teknik
Penambilan Keputusan
a. Teknik
Kreatif
-
Brainstroming, berusaha
menggali dan mendapat kreatifitas maksimum dari kelompok dengan memberikan
kesempatan para anggota untuk melontarkan idenya.
-
Synectics, didasarkan
pada asumsi bahwa poses kreatif dapat dijabarkan dan diajarkan untuk meningkatkan
keluaran yang kreatif
b. Teknik
Parsipatif
Individu atau kelompok dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan.
c. Teknik
Modern
-
Teknik Delphi
-
Teknik Kelompok Nominal
Komunikator politik sebagai partisipan politik
Dalam
komunikasi politik, partisipan adalah anggota khalayak yang aktif yang tidak
hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga
menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin politik itu. Ringkasnya,
partisipan politik melakukan kegiatan bersama dan bersama-sama merupakan
komunikator politik.
Dimensi partisipasi politik
Orang
mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu berbeda
dalam tiga hal atau dimensi: gaya umum partisipasi, motif yang mendasari
kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada peran seseorang dalam
politik.
Gaya partisipasi, gaya ini mengacu kepada baik apa
yang dilakukan maupun bagaimana ia melakukannya.
Motif
partisipasi, salah satu perangkat factor seperti itu menyangkut motif orang
yang membuatnya ambil bagian.
Konsekuensi partisipasi, pembahasan mengenai segi
partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan jenis
yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan tentang
apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada umumnya.
Tipe dan distribusi partisipasi politik
Bagian
ini akan membahas dua tipe partisipasi politik – dalam pemilihan umum dan di
luar pemilihan umum – dan tindakan politik yang khas yang berkaitan dengan
masing-masing.
Partisipasi
dalam pemilihan umum, tipe partisipasi rakyat yang dipublikasikan dan diteliti
paling luas ialah pengambilan bagian dalam pemillihan umum dengna memberikan
suara.
Partisipan
bukan dalam pemilihan umum, partisipan di luar pemilihan umum mencakup segala kegiatan
politik yang melibatkan peran serta orang pada masa dan di antara tahun-tahun
pemilihan, yang sedikit sangkut-pautnya dengan kampanye politik, yaiut seperti
pengungkapan opini politik, tetap mengikuti peristiwa politik, aktif dalam
organisasi kepentingan umum dan organisasi politik, dan menghubungi
pajabat-pejabat pemerintah.
Bagaimana partisipan menanggapi komunikasi politik
-
Jenis komunikasi
Dalam rumus Berelson, “jenis komunikasi” mengacu pada saluran
komunikasi (interpersonal, organisasi, atau massa) maupun pada isi komunikasi.
Setiap kampanye yang ditujukan untuk mengubah kepercayaan, nilai, atau
pengharapan adalah persuasif.
-
Jenis isu
Model ini melukiskan bahwa warga Negara demokratis sebagai
sesuatu yang menaruh perhatian, bermotivasi, dan berpengetahuan tentang isu,
cenderung membahas isu dan masalah prinsip dan mampu secara rasional memilih
cara yang paling seusai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
-
Jenis orang dan kondisi
Orang secara aktif melibatkan diri sendiri dalam komunikasi
bahwa mereka tidak memberikan reaksi terhadap objek, tetapi menanggapinya
sebagai bagian dari pengalaman keseluruhan komunikasi. Dalam kondisi bagaimana
orang memperhitungkan pesan yang tersedia dalam menyusun opini mereka dan bukan
memberikan reaksi berdasarkan pengalaman masa lampau, kecenderungan personal,
kedudukan sosial, sifat demografis, status hukum dan sebagainya.
Opini publik
Opini
publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu
organisasi baik secara internal maupun eksternal. (Jefkin2006:80) atau
diartikan sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang telibat
yang mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara
bersama-sama. (Dewey,1927:15)
Definisi opini npublik secara sederhana atau secara
umum adalah sekelompok i ndividu dalam jumlah besar.
Definisi lainnya dikemukakakn oleh Hebert Blumer yang
menyatakan bahwa publik adalah sekelompok orang yang (1) dihadapkan pada suatu
permasalahan. (2) Berbagai bpendapat mengenai cara pemecahan persoalan
tersebut, dan (3) terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu.
Opini publik adalah sekumpulan pndangan individu
terhadap isu yang sama yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran
intensitas, stabilitas, dukungan informasional dan dukungan sosial (Cutlip,
2007:239) beberapa definisi opini publik lainnya, yaitu: 1.Opini publik adalah
pendapat umum yang menunjukan sikap sekelompok orang terhadap suatu
permasalahan (Prof.W.Doop) 2.Opini publik adalah (William Abig) Dari
pendapat/definisi di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa poin: 1.opini
publik adalah pendapat rata-rata kelompok tertentu atas suatu hal yang
pendting. 2.opini publik adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai
macam; pikiran, kepercayaa, paham, anggapan, prasangka, dan hasrat. 3.Opini
publik bukanlah suatu hal yang baku dan dapat berubah-ubah.
Pembentukan opini publik mempunyai beberapa tahapan
perkembangan individunya:
1.
Proses waktu
2.
Cakupan (luas publik)
3.
Pengalaman masa lalu
4.
Tokoh (actor pelaku)
Dampak Komunikasi
Politik
Komunikasi politik adalah komunikasi
yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan
dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintahan. Atau komunikasi
yang terjadi antara pemegang kekuasaan (pemerintah/ partai pemerintah) dengan
masyarakat / rakyat / yang diperintah.
Komunikasi politik tentu saja
berdmpak pada khalaykanya. Bagaimana khalayak merespon atau menerima pesan yang
disampaikan oleh komunikator politik. Dampak komunikasi politik ada 3 (tiga)
yakni :
- Dampak kognitif
Dampak komunikasi politik yang
pertama adalah dampak kognitif. Dampak kognitif berhubungan dengan perubahana
perilaku berkaitan dengan pengetahuan khalayak terhadap pesan yang di
sampaikan. Dampak ini dapat merubah atau mempengaruhi pengetahuan khalayak
terhadap informasi atau pesan politik yang disampaikan oleh komunikator
politik.
Dampak yang timbul adalah
memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi
interpretasi personal, memperluas realitas sosial dan politik, menyusun agenda
dan media juga bermain diatas sistem kepercayaan orang.
Paragraf tersebut maksudnya,
komunikasi politik misalkan yang dilakukan oleh media-media elektronik
contohnya antv dan tvone yang gencar-gencarnya mengiklankan partai Golkar dan
Aburizal Bakrie. Dengah berbagai iklan pencitraan yang dibuat oleh Bakrie
dengan tagline-tagline yang menarik seperti misalnya “ARB presidenku”, “Golkar sahabat
petani”. Dengan retorika-retirika yang semacam itu otomatis telah tertanam
dalam pikiran masyarakat bahwa partai golkar adalah sahabat para rakyat, parti
ini benar-benar memperhatikan rakyat, rakyat adalah hal yang paling diutamakan
oleh partai ini. kemudian dengan berbagai macam iklan yang menyentuh jiwa
sosial, anak muda, dll maka komunikasi yang dilakukan oleh partai golkar dan
ARB berusaha untuk menanamkan pikiran dalam masyarakat bahwa Golkar pantas
untuk dipilih saat pemilu nanti.
- Dampak afektif
Dampak kedua dari komunikasi
politik adalah dampak afektif. Dampak ini berhubungan dengan perubahan sikap.
Perubahan sikap yang dimaksud adalah bagaimana khalayak menyikapi atau
mengambil sikap dari retorika-retorika yang disampaikan oleh para aktor politik
(komunikator politik). Apakah mereka akan mengikuti setiap yang disampaikan
ataukah mereka memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan. Perubahan afektif
ini efeknya adalah pemahaman khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Dampak
tersebut antara lain :
a. Seseorang
dapat menjernihkan / mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politik.
b. Komunikasi
bisa memperkuat komunikasi politik
c. Komunikasi
politik bisa memperkecil niali yang dianut
- Dampak konatif
Dampak yang ketiga adalah dampak
konatif. Dampak konatif berhubungan dengan perubahan perilaku. Perilaku yang
dimaksudkan adalah perilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi politik yang
diterima dari komunikator politik.
Dampak konatif ini contohnya :
a. Partisipasi
politik : nyata memberikan suara dalam pemilu. Maksudnya, saat kampanye,
seluruh aktor politik mengkomunikasikan pesannya yang bertujuan untuk mengajak
atau mempersuaisi memilih partai politiknya.
b. Bersedia
melaksanakan kebijakan serta keputusan politik yang dikomunikasikan oleh
komunikator politik.
- Dampak terhadap perubahan budaya politik
Budaya politik adalah suatu sikap
orientasi yang khas warga negara terhadap peranan warga di dalam sistem itu.
selain itu, budaya politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan
diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya.
Menurut Almond dan Powell,
komunikais politik merupakan satu fungsi sistem yang mendasar dengan
konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan atau perubahan dalam kebudayaan
politik dan struktur politik.
Budaya politik berorientasi pada
sistem dan individu. Pada individual, budaya politik menimbulkan suatu
pandangan bahwa sistem politik cenderung bergerak kearah individualisme. Dengan
adanya hal tersebut, hubungan antara komunikasi dan kebudayaan menggambarkan
perilaku manusia dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik yang
diperankan.
DAFTAR PUSTAKA
Aritonang, D. R. (2013, oktober 28). Nasional. Tingginya
Angka Golput Dipicu Perilaku Buruk Politikus .
Biocca, F. A. (2011). Opposing Conceptions of the
Audience:The Active and Passive Hemispheres of Mass Communication Theory. THE
MASS MEDIA AUDIENCE , 53.
Efron, L. (t.thn.). SOSIALISASI PENGEMBANGAN BUDAYA
POLITIK. Dipetik Januari 16, 2014, dari Akademia.edu:
http://www.academia.edu/4767084/SOSIALISASI_PENGEMBANGAN_BUDAYA_POLITIK_1._Pengertian_Umum
Firmanzah. (2008). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan
Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Fitri. (2013, September thursday). seberkas catatan fitri. makalah
khalayak komunikasi politik , p. 3.
Indonesia, f. i. (2008). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA.
Retrieved January wednesday, 2014, from
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=khalayak&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel:
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=khalayak&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
Muchammad Nasucha. (2005). Akses Informasi Politik Publik
Indonesia : Perspektif Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta, Indonesia.
Nasrullah, R. (2012). ringkasan disertasi. kontestasi
pemanfaatan media jurnalisme warga antara industri media dan khalayak , 1.
Nimmo, D. (2010). Komunikasi Politik Khalayak dan Efek.
Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Nursanti, A. (2010). Pola Komunikasi Politik Masyarakat
Transisi Pada Pemilukada 2010. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Richard West, L. H. (2008). pengantar teori komuniksai
analisis dan aplikasi edisi 3. Jakarta: salemba humanika.
Roy, B. A. (2013, Juli 19). PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
MENURUT PARA AHLI. Dipetik Januari 16, 2014, dari ROY:
http://roybivalviaaltra.blogspot.com/2013/07/budaya-politik.html
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta:
Grasindo.
Zarkani, S. M. (2010, January wednesday). kementrian agama
republik Indonesia balai diklat keagamaan Banjarmasin. peranan media
komunikasi sebagai penggerak massa , p. 1.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar